Pelita.Online –
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menolak penunjukan Rusia sebagai negara sponsor terorisme atas perang di Ukraina. Seperti dilaporkan RT, Selasa (6/9/2022), Moskwa telah memperingatkan langkah itu akan menandai “titik tanpa bisa kembali” dalam hubungan bilateral.
Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, Biden mengatakan “tidak” ketika ditanya apakah dia yakin Rusia harus dicap sebagai negara sponsor terorisme.
Bulan lalu, dua senator AS yakni Richard Blumenthal dan Lindsey Graham, mendesak Biden untuk mendukung langkah tersebut, dalam upaya untuk meningkatkan tekanan pada Moskwa.
Penunjukan, yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS, berarti Amerika menganggap negara yang bersangkutan telah berulang kali memberikan dukungan untuk tindakan terorisme internasional.
Status sponsor terorisme akan menimbulkan sejumlah konsekuensi antara lain, larangan ekspor dan penjualan pertahanan, kontrol tertentu atas ekspor barang-barang penggunaan ganda, dan sejumlah pembatasan keuangan. Hanya empat negara yang saat ini ditetapkan sebagai negara sponsor terorisme yakni Korea Utara, Iran, Kuba, dan Suriah.
Moskwa telah memperingatkan bahwa penunjukan Rusia sebagai negara sponsor terorisme akan menandai “titik tanpa bisa kembali” dalam hubungan antara kedua negara.
Pada Agustus, Aleksandr Darichev, kepala Departemen Amerika Utara Kementerian Luar Negeri Rusia, mengisyaratkan bahwa label tersebut akan menyebabkan “kerusakan kolateral paling serius untuk hubungan bilateral, hingga penurunan level mereka dan bahkan pemutusan semua hubungan.”
Departemen Luar Negeri AS juga tampaknya menentang gagasan itu. Pada bulan Agustus, Politico melaporkan bahwa badan tersebut diam-diam mendekati kantor kongres, memperingatkan bahwa penunjukan itu dapat menggagalkan kesepakatan biji-bijian Ukraina dan berdampak pada hubungan ekonomi Washington yang tersisa dengan Moskwa.
Sebelumnya, Rusia ditetapkan sebagai negara sponsor terorisme atas konflik di Ukraina oleh Latvia. Resolusi parlemen tentang masalah itu juga mengecam apa yang disebutnya “kekerasan terhadap warga sipil dalam mengejar tujuan politik,” yang menuai pujian dari Ukraina.
sumber : beritasatu.com
