pelita.online – Samuel Lim selaku kepala kepatuhan Binance Holdings, pada Februari 2019 lalu mengakui bursa mata uang kripto terbesar dunia tersebut digunakan untuk mengalirkan uang ke Hamas, kelompok milisi di Palestina. Hamas biasanya mengirimkan “sejumlah kecil”, menurut laporan Bloomberg, Rabu (23/11/2023).
“(Hamas) hampir tidak bisa membeli AK47 dengan US$ 600,” demikian pesan obrolan yang menjadi dasar gugatan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (Commodity Futures Trading Commission/CFTC) AS terhadap Binance pada Maret 2023.
Sikap yang tampaknya acuh tak acuh terhadap penggunaan platformnya oleh Hamas berdampak pada Binance dan CEO-nya, Zhao Changpeng pada Selasa (21/11/2023) waktu AS.
Binance menyetujui untuk membayar US$ 4,3 miliar (Rp 66,9 triliun) untuk menyelesaikan penyelidikan jangka panjang oleh Departemen Kehakiman AS (US Department of Justice/DOJ). Binance membayar salah satu denda terbesar bagi perusahaan dalam sejarah AS.
Sementara pendiri dan CEO Finance Changpeng Zao yang juga dikenal “CZ,” mengundurkan diri sebagai CEO dan mengaku bersalah karena melanggar persyaratan anti-pencucian uang.
Departemen Keuangan AS menyatakan Binance memungkinkan pelaku terlarang, seperti Hamas, Al-Qaeda, dan kelompok milisi di Irak dan Suriah, bertransaksi secara bebas di platform tersebut.
Penyelesaian ini terjadi pada saat Hamas terlibat dalam perang dengan Israel. Adapun Pemerintah AS menempatkan Hamas dan organisasi teroris sebagai prioritas utama.
Dalam konferensi pers, Jaksa Agung AS Merrick Garland menyatakan Zhao dengan sengaja melanggar Undang-Undang Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris. Ke depan, Binance diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan kelompok yang digolongkan AS sebagai teroris.
sumber : beritasatu.com
