Pelita.online – Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional (Unas) Zulkarnain mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka pada Pilkada Serentak 2020.
“Pilkada di masa pandemi menurut saya relatif terkendali dengan protokol kesehatan yang ketat dan adanya komitmen seluruh pihak agar Pilkada berlangsung damai, tanpa gangguan dan juga tidak sampai mengancam penyebaran virus ke masyarakat karena penegakan protokol di seluruh tahapannya berjalan dengan baik,” kata Zulkarnain dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (1/12/2020).
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Tempat pemungutan suara (TPS) sudah diatur jam kedatangannya agar tidak terjadi kerumunan. Jadi, gunakan hak pilih Anda dengan baik, datang ke TPS,” ajaknya.
Menurut Zulkarnain, Pilkada kali ini merupakan pemilu yang paling menantang dalam sejarah Indonesia karena digelar Kepemiluan di Indonesia karena digelar di tengah pandemi.
“Karena itu, saya melihat kelompok yang tidak setuju Pilkada 2020 tetap dilanjutkan dengan alasan meminta pemerintah memfokuskan dana APBN untuk mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi dari resesi justru tidak memahami substansi Pilkada itu sendiri,” tambah Zulkarnain.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merekrut sekitar 2.690.442 penyelenggara adhoc yang bertugas di 298.938 TPS dan tersebar di 270 daerah Pilkada.
Zulkarnain menjelaskan, anggaran hingga Rp 20 triliun untuk pelaksanaan Pilkada diperuntukkan untuk biaya operasional jutaan petugas yang membantu di TPS. Tak hanya itu, ia menilai penyelenggaraan Pilkada ini juga membantu menggerakkan ekonomi daerah.
“Honor tersebut sangat berarti bagi masyarakat di daerah. Belum lagi, selama 71 hari masa kampanye secara terbatas dan virtual, ada sekitar 741 pasangan calon (paslon) dengan total ada 1.482 calon kepala daerah yang masing masing memiliki ratusan hingga ribuan orang tim sukses inti. Setiap rapat atau kampanye di satu titik minimal ada pisang goreng, kopi atau teh manis yang semuanya dibeli dan dibuatkan warung UKM di daerah. Uang berputar di masyarakat. Ekonomi jadi hidup,” imbuhnya.
Begitu pula dengan pemesanan jutaan unit alat pelindung diri (APD) seperti masker, face shield, hazmat dari 270 KPU dan Bawaslu di daerah untuk petugasnya.
“Setiap paslon juga membuatkan APD dan hand sanitizer bergambar dirinya untuk dibagikan ke masyarakat. Sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Penanganan kesehatan dan penggerakan ekonomi di daerah dilakukan secara massif dan serentak,” tuturnya.
Karena itu, ia mengaku heran dengan anggapan Pilkada menjadi cluster penyebaran Covid-19 dan hanya menghamburkan uang negara di tengah krisis ekonomi.
“Pilkada ini keputusan kolektif pemerintah bersama DPR dan penyelenggara Pemilu. Faedah dan kebermanfaatannya lebih banyak. Namanya pesta demokrasi, masyarakat jadi terhibur di tengah frustrasi karena Covid-19 dan perekonomiannya kembali menggeliat karena uang yang berputar di bawah sangat besar,” cetusnya.
Zulkarnain menambahkan, penyelenggaraan Pilkada juga tidak bisa menunggu karena tidak ada yang tahu pasti kapan pandemi Covid-19 berakhir. Sementara itu, Pilkada adalah hal yang mutlak harus dilakukan demi terjaganya eksistensi kehidupan bernegara dan sistem pemerintahan di daerah.
“Untuk itu, Pilkada harus tetap dilaksanakan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir, karena kita memang tidak tahu, negara manapun tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Penyelenggaran Pilkada harus dilakukan dengan cara baru yakni menerapkan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan,” tutup Zulkarnain.
Sumber:BeritaSatu.com
