Jakarta, Pelita.Online – Senator asal DKI Jakarta Dailami Firdaus tak ingin kejahatan genosida menimpa muslim Rohingya seperti dialami 8 ribu muslim Bosnia pada 1995. Karena itu, Dailami meminta dunia internasional tegas menyikapi masalah di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
“Saya menyerukan dunia internasional untuk melakukan tindakan cepat untuk mencegah terjadinya genosida atau pembersihan etnis terhadap komunitas muslim Rohingya. Sikap diam akan mendorong tragedi kemanusiaan yang memprihatinkan,” kata Dailami melalui keterangan tertulis, Kamis 31 Agustus 2017.
Berdasarkan data International Organization for Migration (IOM) setidaknya 18 ribu orang telah mencoba melintasi perbatasan Myanmar-Bangladesh pada pekan ini.
Dalam laporan pada 23 Agustus, Dailami mengatakan, Komisi Penasihat tentang Negara Bagian Rakhine (Advisory Commission on Rakhine State) pimpinan mantan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan menyatakan bahwa komunitas Muslim Rohingya sangat frustrasi karena konflik yang berlarut-larut dan status kewarganegaraan mereka yang telah dicabut oleh pemerintah Myanmar (stateless) semenjak pemberlakuan UU Warga Negara kontroversial pemerintahan Diktator Jenderal Ne Win pada 1982.
Padahal komunitas Rohingya telah tinggal dan memiliki sejarah di Negara Bagian Rakhine semenjak berabad lalu.
Saat ini, pemerintahan dan parlemen Myanmar dikuasai oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (LND). Namun, walaupun terjadi transisi kekuasaan dari militer kepada sipil pada 2015, militer Myanmar masih mendapat 25% kursi parlemen tanpa ikut pemilu serta mengendalikan kementerian dalam negeri, polisi dan aparatur keamanan, dan penyebaran pejabat dan pegawai pemerintah daerah.
“Situasi Rohingya ini tentu akan membahayakan kekuatan pro-demokrasi Myanmar, karena lawan politiknya akan mengeksploitasi isu ini untuk melemahkan partai Aung San Suu Kyi sebagai pemerintahan sipil yang lemah dan tidak tegas,” papar Dailami.
Dailami meminta pemerintah Indonesia ikut serta membantu muslim Rohingya dari kejahatan genosida.
“Atas nama kemanusiaan dan solidaritas ASEAN, saya meminta Pemerintah Indonesia mengambil tindakan kemanusiaan dan keamanan untuk mencegah genosida komunitas Rohingya, karena lemahnya pemerintahan sipil Myanmar pada isu ini,” tegas Dailami.
Metrotvnews.com
