Pelita.Online – Pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bukan sekadar memindahkan gedung Istana Presiden, melainkan sebuah upaya membangun budaya baru, budaya kerja baru, dan mindset ekonomi baru. Dengan memindahkan IKN ke luar Jawa, pemerintah berikhtiar mewujudkan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Pemindahan IKN ke luar Jawa merupakan langkah nyata mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial.
Dengan 70% areal hutan, Nusantara, nama IKN baru, adalah kota pintar masa depan. Kota berbasis hutan dan alam yang belum ada di dunia. Semua sistem terdigitalisasi dan 80% angkutan umum bergerak tanpa awak. IKN menjadi kota hijau, kota digital, kota modern, dan kota masa depan.
IKN baru ini merupakan showcase transformasi Indonesia, showcase perubahan peradaban Indonesia. “Kita ingin membangun budaya baru, budaya kerja produktif. Nusantara adalah masa depan Indonesia dan itu hanya bisa terwujud bila ada upaya bersama. Bukan hanya pemerintah yang membangun, karena pemerintah hanya 20%, sedangkan 80% pembangunan IKN diharapkan dari swasta, para investor, termasuk Bapak-Ibu yang hadir malam hari ini (anggota Kadin Indonesia — Red),” kata Presiden Joko Widodo pada pertemuan dengan pengurus Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa (18/10/2022).
Merespons Presiden, Ketua Umum Kadin Indonesia Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat mengatakan bahwa pihaknya mengambil bagian dalam pembangunan IKN baru. Langkah ini untuk mengukir sejarah peradaban baru, mewujudkan pertumbuhan ekonomi baru, guna mencapai visi Indonesia Emas, yakni menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia tahun 2045.
Kadin akan terus menjadi suara dunia usaha, mengumpulkan masukan terkait regulasi investasi dan pembangunan IKN, serta membantu menarik investor untuk berinvestasi di IKN. “Saya mengajak Ibu dan Bapak untuk mengambil peluang ini, guna membangun jalur pertumbuhan baru bagi Indonesia melalui investasi, menjadi bagian dari masa depan Indonesia baru,” tandasnya.
Simbol Harapan Baru
IKN Nusantara, lanjut Arsjad merupakan simbol masa depan bangsa, Indonesia Emas. Kita akan memperbaiki kondisi saat ini dengan Pulau Jawa yang overpopulasi, dengan 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa. Pembangunan juga kurang merata, sekitar 60% perekonomian Indonesia dikontribusi Pulau Jawa, sedangkan Pulau Kalimantan misalnya, hanya berkontribusi sebesar 8%.
“Belum lagi ditambah adanya krisis ketersediaan air bersih, urbanisasi, dan besarnya konversi lahan (pertanian ke peruntukan lain) di Pulau Jawa. Apabila ingin mencapai visi Indonesia Emas 2045, tidak bisa hanya bergantung pada pembangunan di Jawa, seluruh potensi wilayah Indonesia harus dioptimalkan,” ucapnya.
IKN menjadi solusi dan sebuah harapan baru, tidak hanya berperan sebagai pusat ekonomi baru dengan menggeser pusat gravitasi ekonomi ke luar Pulau Jawa. IKN diharapkan dapat menjadi simbol Indonesia baru yang siap menjawab tantangan global di masa depan.
IKN, tandas Arsjad, akan menjadi pusat ekonomi dan bukan hanya kota administrasi. IKN memperkuat pusat-pusat ekonomi lain yang ada di Indonesia, mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan interkonektivitas perdagangan daerah, serta menjadi standar dunia sebagai kota yang layak huni, cerdas, dan berkelanjutan.
“Tentunya, pembangunan IKN ini tentu tidak bisa diwujudkan pemerintah sendirian. IKN harus dibangun bersama dengan semangat gotong royong, menggabungkan pemikiran terbaik di Indonesia, serta ada kontribusi optimal baik dari sektor swasta maupun sektor publik Indonesia. Peran investor menjadi semakin penting, bukan hanya sebagai pemodal finansial, tapi berperan membangun masa depan Indonesia melalui IKN,” paparnya.
Acara tersebut dihadiri dihadiri pula, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Selain itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, serta Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono.
sumber : beritasatu.com
