Pelita.online –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar partisipasi pendidikan di Indonesia ada target yang terukur. Komisi X DPR RI menyebut harus ada terobosan besar untuk mewujudkan keinginan Presiden tersebut.
“Lalu apa yang harus dilakukan kalau Pak Jokowi ingin secepatnya merealisasikan apa yang menjadi keinginan beliau, pastikan 20 persen alokasi anggaran pendidikan yang berjumlah Rp 580 triliun itu sepenuhnya digunakan untuk fungsi pendidikan,” kata Ketua Komisi X Syaiful Huda kepada wartawan, Kamis (4/6/2020).
Huda mengatakan anggaran untuk fungsi pendidikan tak lebih dari Rp 200 triliun. Dia menyebut dana tersebut juga diserahkan ke kabupaten/kota, bukan langsung di bawah kontrol Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
“Karena Rp 580 T itu yang berfungsi utuh untuk fungsi pendidikan itu tidak lebih dari Rp 200 T. Dana desa itu diambil dari situ, Dana Desa, DAK (Dana Alokasi Khusus), fisik dan nonfisik yang penggunaannya diserahkan ke kabupaten/kota yang sesungguhnya tidak bisa dikontrol penuh oleh Kemendikbud,” ujar dia.
Huda menyebutkan, dengan memaksimalkan anggaran itu akan mengembalikan fungsi pendidikan. Kebijakan itu juga diharapkan bisa memperbaiki infrastruktur sekolah hingga kesejahteraan guru.
“Intinya yang Rp 580 triliun kembalikan ke fungsi pendidikan sepenuhnya. Supaya infrastrukturnya beres, kesejahteraan guru bisa naik lalu bisa mengajar dengan penuh pengabdian karena guru bisa memenuhi kehidupannya,” imbuhnya.
“Kedua memastikan Rp 580 triliun itu full di bawah kontrol Kemendikbud pemanfaatannya. Kalau ada political will yang kuat, strong leader, memaksakan itu baru ada lompatan,” imbuhnya.
Sementara itu, Huda menyebut partisipasi pendidikan Indonesia saat ini masih di angka 37%. Angka partisipasi terendah ada pada pendidikan prasekolah.
“Terkait partisipasi kita itu yang agak jegleg itu di prasekolah, PAD, yang kedua di perguruan tinggi. Di pra sekolah menyangkut soal tingkat literasi orang tua yang rendah. Kedua soal infrastruktur sarana dan prasarana sekolah. Masih ada 25% dari jumlah desa yang tidak ada PAUD-nya,” katanya.
“Kalau perguruan tinggi rendah karena faktor kemampuan keluarga kita kan, finansial masyarakat kita. Itu untuk partisipasi yang pak Jokowi minta. Karena kita memang cukup rendah banget, hanya 37 partisipasi kita. Perguruan tinggi hanya 11, jauh sekali,” tambahnya.
Huda mengatakan persoalan yang disampaikan Presiden Jokowi masih menjadi catatan untuk sistem pendidikan. Salah satunya masalah kesejahteraan guru.
“Kedua semua apa yang disampaikan Pak Jokowi adalah PR pendidikan nasional kita yang relatif tidak bisa tercicil setiap tahunnya. Contoh Pak Jokowi ngomong soal kualitas gurunya, memang betul dari dulu soal itu bagaimana meningkatkan kompetensi guru. Ini menyangkut soal kesejahteraan guru, pemerataan guru di seluruh Indonesia yang nggak pernah selesai sampai saat ini. Semua yang dikatakan Pak Jokowi adalah PR lama pendidikan nasional,” jelas dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta ada target angka partisipasi pendidikan yang terukur. Target ini dilakukan pada pendidikan tingkat dasar hingga tinggi.
“Ada target-target yang terukur, berapa target angka partisipasi untuk pendidikan dasar dan menengah dan tinggi,” ujar Jokowi dalam ratas peta jalan pendidikan tahun 2020-2035, yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/6).
“Saya kira ini kita buat targetnya yang tinggi saja, biar kita optimis biar kita semangat,” tuturnya.
Sumber : Detik.com
