pelita.online – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kebijakan hiilirisasi nikel tidak hanya menguntungkan pengusaha tetapi juga negara. Atas dasar itu, Jokowi menegaskan tetap akan menjalankan kebijakan yang membuat Uni Eropa protes dan membawanya ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Jokowi memaparkan sebelum hilirisasi, nilai ekspor hanya US$2,1 miliar atau Rp30 triliun per tahun. Setelah kebijakan hilirisasi dimulai pada 2020, nilai tambah melonjak ke US$33,8 miliar atau setara Rp510 triliun.
“Kenapa Uni Eropa ngamuk-ngamuk dan bawa kita ke WTO, ya karena itu karena dulu nilai tambah di sana bukan di sini, dia enggak mau jadinya kita digugat. Tapi kita lawan,” kata Jokowi di acara Rakernas Seknas Jokowi di Bogor, Sabtu (16/9).
Lebih lanjut, Jokowi mengklaim dari nilai tambah Rp510 triliun tersebut, negara mendapat pendapatan dari pajak dan royalti. “Kalau untuk perusahaan itu ya urusan perusahaan. Kita dapatnya penerimaan negara, ya dari itu PPN, PPh badan, PPh karyawan, royalti,” kata Jokowi.
“Kalau ada yang bilang itu perusahaan yang dapat untung, iya dapat untung. Tapi kita juga dapat,” tambah mantan Wali Kota Solo itu.
Jokowi juga mengklaim penerimaan negara tersebut kemudian ditransfer menjadi Dana Desa untuk membangun infrastruktur dan membagikan bantuan sosial (bansos) pangan.
Ia menyebut negara telah mendapat keuntungan meski baru melakukan hilirisasi nikel, belum mineral lainnya. Atas dasar itu ia menekankan kebijakan itu akan tetap dilanjutkan.
Sebelumnya, Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri meminta Jokowi untuk segera membenahi hilirisasi. Jika tidak, ia mengimbau program ini cukup berhenti di nikel saja.
Faisal membedah sengkarut hilirisasi nikel ala Jokowi. Ia menyebut nilai tambah hilirisasi datang dari smelter alias fasilitas pemurnian, di mana rumusnya adalah output dikurangi input antara.
Output yang dimaksud, antara lain nickel pig iron (NPI), ferronickel, nickel matte, dan lainnya. Sedangkan input antara merupakan bijih nikel
“Jadi, kesimpulannya lebih dari 90 persen dinikmati oleh negara atau perekonomian China. Ada yang bilang saya rasis, enggak ada urusannya, ini China sebagai entitas negara,” tegasnya di Kantor CNNIndonesia, Rabu (23/8).
Ia lantas mengutip data United States Geological Survey (USGS) soal cadangan nikel di seluruh dunia per 2022. Indonesia dan Australia berada di urutan puncak dengan cadangan 21 juta metrik ton.
Tepat di bawah keduanya, ada Brasil dengan 16 juta metrik ton, Rusia 7,5 juta metrik ton, New Caledonia 7,1 juta metrik ton, dan Filipina 4,8 juta metrik ton. Lalu, Kanada punya 2,2 juta metrik ton, China 2,1 juta metrik ton, serta Amerika Serikat 0,37 juta metrik ton.
Namun, umur cadangan nikel Indonesia paling singkat dibandingkan negara-negara lain. Faisal mengatakan ini disebabkan ganasnya pengerukan nikel di tanah air, di mana produksinya menembus 1,6 juta metrik ton per tahun.
Ia pun mengkritik larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan Jokowi. Menurutnya, lebih baik keran ekspor tetap dibuka agar mekanisme pasar berjalan.
sumber : cnnindonesia.com
