Pelita.online – Wakil Presiden (wapres) Ma’ruf Amin tak mempermasalahkan hasil survei Indonesian Political Opinion (IPO). Hal itu terkait temuan bahwa kinerjanya sebagai wapres berada di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau surveinya justru Pak wapres di atas Pak Jokowi, malah bingung kita. Kalau wapres di bawah presiden, ya biasa. Namanya ban serep,” kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, Senin (12/4/2021).
Menurut Masduki, ban serep itu terkadang dipakai dan tidak. Karena itu, Masduki berharap hasil survei jangan terlalu disikapi secara serius.
“Jangan terlalu serius dengan survei yang diagendakan dengan agenda tertentu untuk pencitraan tertentu oleh penyelenggaranya. Saya kira jika hasilnya wapres begitu, saya kira wajar,” ujar Masduki.
Hal yang terpenting, dia menyatakan, Ma’ruf dari awal hingga saat ini selalu menunjukkan kinerja maksimal dalam hal membantu presiden. Misalnya pada kunjungan kerjanya terakhir ke Sumatra Barat (Sumbar), Ma’ruf meresmikan pasar rakyat dan penghijauan pantai.
“Bahkan bupati dan wali kotanya mengusulkan pantainya dinamakan pantai Mar’uf Amin, karena sepanjang sejarah Indonesia belum pernah ada presiden dan wapres datang ke sana,” imbuhnya.
Ma’ruf ke Sumbar, karena Presiden Jokowi mendadak tak bisa hadir. Presiden harus mengunjungi korban serta lokasi bencana di Nusa Tenggara Timur. Menurut Masduki, ini menunjukkan bahwa di antara presiden dan wapres selalu berbagi tugas dengan baik.
“Jadi wapres selalu maksimal membantu presiden, dan tentu kapasitasnya menjadi ban serep tidak mungkin jadi satu,” katanya.
Lebih jauh, dia meminta para analis politik seharusnya bisa mengerti bahwa gaya kepemimpinan setiap wapres berbeda-beda. Tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Menurutnya, Ma’ruf tipikal yang lebih banyak melakukan langkah dan koordinasi sebagaimana dimintakan presiden.
Untuk diketahui, saat mengumumkan riset lembaganya, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi sebesar 56%, sedangkan Wapres Ma’ruf Amin hanya 36%
“Dibandingkan dengan wapres, ini terlihat kejomplangannya. Saya kira ini jadi pesan mungkin bahwa kerja kolektif antara presiden dan wapres betul-betul tidak terlihat di masyarakat. Artinya sekarang masyarakat hanya melihat bahwa Presiden Jokowi kerja tidak melibatkan wapres. Begitu juga mungkin wapres bekerja tidak berani untuk menunjukkan ke publik sehingga tidak diketahui,” ucap Dedi.
Sumber: BeritaSatu.com
