Pelita.Online – Menjelang pelaksanaan zero ODOL 2023, salah satu permasalahan yang banyak timbul di daerah adalah terkait izin KIR atau rangkaian kegiatan tes kelayakan jalan kendaraan. Sebagaimana dilansir berbagai media, sejumlah sopir di beberapa daerah, seperti Samarinda, Boyolali, Kudus, dan Banjar mengeluhkan kebijakan terkait dengan uji KIR.
Kewajiban untuk uji KIR dipandang semakin menyulitkan mereka, sebab kriteria yang mengharuskan truk berdimensi ukuran 70 cm dan lebar bak 40 cm. Para supir meminta agar truk yang sudah terlanjur melebihi dimensi tetap bisa lolos uji KIR, sehingga saat di jalan para sopir akan menjadi tenang jika sudah memiliki surat KIR resmi.
Koordinator Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN), Vallery Gabrielia mengungkapkan sejak lama persoalan terkait ODOL belum ada solusi.
“Terkait dengan biaya pemotongan ini siapa yang tanggung, belasan juta pak, bukan sejuta 2 juta. Jika sudah dipotong nanti kita akan kekurangan pendapatan, muatan kami berarti berkurang dan otomatis berarti uang jalan juga berkurang,” ujar Vallery Gabrielia melalui keterangan, Senin (18/10/2022).
Perempuan yang sudah menjalani profesi sopir truk logistik ini menambahkan apabila akan dijalankan di tahun 2023, jelas sopir-sopir akan makin tertekan.
Ia mengungkapkan terkait pembelian solar bagi para pengemudi truk juga menjadi persoalan dengan kebijakan pemerintah membatasi BBM bersubsidi Bio Solar.
“Ya jelas mati pak kami orang ini, ditambah dengan MyPertamina saat ini. MyPertamina mulai itu daftar harus menunggu 14 hari dulu dan juga itu belum tentu, bahkan kemarin ada kawan kami yang sudah mendaftar ternyata bukan solar tetapi masuknya ke pertalite banyak gangguan di dalam MyPertamina dan lebih parahnya adalah banyak driveryang umurnya sudah tua tidak bisa menggunakan (ponsel) Android,” pungkas Vallery.
sumber : beritasatu.com
