Pelita.Online, Jakarta – Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) nasional ibarat matahari yang tengah tenggelam di arah barat. Aktivitas eksplorasi dan produksi kian lama kian redup seiring minimnya investasi di sektor krusial lini energi ini.
Berdasarkan data Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM), investasi hulu sektor migas dalam tiga tahun terakhir selalu di bawah target. Pada 2016, realisasi investasi hulu migas tercatat US$11,6 miliar atau di bawah target yang mencapai US$15,9 miliar.
Kemudian, pada 2017, realisasi investasi hulu migas tercatat US$9,33 miliar atau berkisar 80 persen dari targetnya. Tahun lalu, realisasi investasi hulu migas hanya US$11,9 miliar atau 83,8 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang mematok US$14,2 miliar.
Secara nominal, tren investasi sektor hulu migas juga menurun sejak 2014 yang berada di angka US$20,38 miliar.
 Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf) |
Tanpa investasi hulu migas, prospek eksplorasi dan produksi ke depan tentu akan suram. Kondisi ini tentu memprihatinkan di tengah tren merosot produksi siap jual (lifting) migas.
Realisasi rata-rata lifting migas sepanjang 2018 mencapai 1,91 juta barel setara minyak per hari (barrels oil equivalent per day/boepd), atau setara dengan 96 persen dari target APBN 2018 yang dipatok 2 juta boepd.
Secara rinci disebutkan, khusus untuk realisasi lifting gas bumi tercatat 1,139 juta boepd atau 94,9 persen dari target 1,2 juta boepd. Sedangkan realisasi lifting minyak bumi 778 ribu barel per hari (bph) atau di bawah target yang dipatok 800 ribu bph.
Terlebih, neraca perdagangan migas Indonesia dalam kondisi defisit. Berdasarkan terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), defisit migas Indonesia selama periode Januari-November 2018 mencapai US$12,6 miliar atau sudah di atas akumulasi defisit sepanjang 2017 yang sebesar US$8,6 miliar.
Lantas bagaimana prospek investasi hulu migas tahun politik?
Faktor tahun politik tak membuat SKK Migas menurunkan target investasi tahun ini. Kepala Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Dwi Soetjipto menargetkan investasi hulu migas tahun ini bisa mencapai US$14 miliar atau meningkat dari realisasi tahun lalu.
“Tentu ini ada kenaikan, diharapkan realisasi investasi harus lebih baik,” ujar Dwi dalam konferensi pers pekan lalu.
Untuk mencapai target tersebut, SKK Migas akan meningkatkan pengawasan dan pengaturan pelaksanaan proyek. Selain itu, SKK Migas akan mendampingi investor untuk mengatasi kendala yang dihadapi di lapangan agar bisa meningkatkan produksi.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai target tersebut cukup ambisius, karena aktivitas bisnis tahun ini diperkirakan berisiko melambat.
Menurut Fabby, investor akan menunda investasi setidaknya sampai penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) usai.
“Untuk pengeboran kan butuh izin, butuh ini, butuh itu. Saya kira, siapapun akan menilai lebih aman untuk melakukannya sesudah pemilu. Jadi, pasti banyak proyek yang tadinya direncanakan untuk dieksekusi pada semester pertama tentu bisa ditunda,” ujar Fabby kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/1).
Selain itu, masih ada risiko pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan rencana saat dikerjakan di lapangan.
“Dalam rencana bisa saja (terlaksana) tetapi dalam eksekusi bisa saja berbeda,” ujarnya.
Fabby mengingatkan bisnis hulu migas merupakan bisnis berisiko tinggi. Maka itu, keputusan investasi akan diambil investor dengan hati-hati dan membutuhkan kepastian dari regulasi.
Sementara itu, persepsi investor migas global terhadap Indonesia kurang baik. Berdasarkan survei Fraser Institute, lembaga riset asal Kanada, dalam laporan bertajuk “Global Petroleum Survey 2018” memasukkan Indonesia ke dalam kelompok 10 negara yang tak menarik di mata investor.
Survei tersebut melaporkan salah satu penyebab Indonesia tak menarik di mata investor adalah ketidakpastian regulasi. Dalam hal ini, Indonesia dinilai terbiasa menggonta-ganti peraturan yang terkait dengan industri migas.
“Aksi baru-baru ini yang terkait bonus tanda tangan pada perpanjangan kontrak bagi hasil adalah salah satu contohnya,” demikian testimoni responden yang dikutip dari laporan Fraser Institute.
Gross Split Tak Menarik Investor
Hasil survei Fraser juga menyimpulkan sistem kontrak bagi hasil dengan skema gross split yang diterapkan Indonesia dirancang sangat buruk dan tak menarik bagi investor.
Padahal, Indonesia membutuhkan investor asing yang bermodal besar untuk melakukan pencarian cadangan minyak baru yang saat ini banyak terdapat di laut dalam.
Perusahaan yang memiliki pengalaman dan teknologi itu setidaknya harus menyediakan US$100 juta hingga US$200 juta untuk modal kerja selama dua hingga tiga tahun. Itu pun belum tentu menghasilkan.
Menanggapi hasil survei tersebut, Kementerian ESDM menilai riset tersebut tidak valid. Salah satu alasannya jumlah blok migas dengan skema gross split pada 2017 dan 2018 mencapai 36 blok dan 14 di antaranya merupakan hasil lelang.
Kepala Biro Komunikasi dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi menyampaikan, sebaliknya tahun 2015 dan 2016 tak ada lelang blok migas yang laku satupun dengan skema cost recovery.
“Artinya investor merespon bahwa kontrak migas gross split lebih baik,” ujar Agung menanggapi survei Fraser Institute dalam keterangan tertulis.
Fabby memiliki anggapan berbeda. Menurut dia, perubahan skema kontrak bagi hasil dari era pengembalian biaya operasi (cost recovery) menjadi sistem bagi hasil gross split yang tidak memberikan jaminan pengembalian biaya kurang menarik bagi investor.
“Hasil survei itu seharusnya bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan terus-menerus ke depan,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Reforminer Institut Komaidi Notonegoro menilai investasi industri hulu migas tak banyak terpengaruh oleh tahun politik. Pasalnya, investasi hulu migas sebagian besar merupakan investasi jangka panjang yang telah dipersiapkan dari jauh-jauh hari.
“Di Indonesia, korelasinya tak terlalu signifikan karena model investasi jangka panjang. Jadi realisasi investasi di tahun politik bisa saja bagian dari keputusan yang sudah diputuskan satu atau dua tahun sebelumnya,” ujar Komaidi.
Namun demikian, investasi jangka pendek yang diputuskan di tahun yang kemungkinan akan terpengaruh oleh penyelenggaraan Pemilu.
Alih-alih mengkhawatirkan tahun politik, Komaidi menilai pemerintah sebaiknya berbenah dalam hal terkait perizinan, birokrasi, dan kepastian regulasi. Hal-hal tersebut yang menjadi perhatian investor.
Komaidi mengingatkan untuk menemukan cadangan minyak baru di Indonesia tidak mudah dan membutuhkan investasi yang besar. Pasalnya, cadangan minyak saat ini diperkirakan banyak terdapat di area laut dalam di wilayah Indonesia bagian timur yang sulit dijangkau.
Untuk itu, senada dengan Fabby, pemerintah seharusnya menjadikan skema cost recovery dan gross split sebagai pilihan terbuka bagi investor, tidak hanya merujuk pada skema gross split. Cara itu bisa menjadi opsi untuk meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.
“Ada lapangan yang cocok dengan skema gross split dan ada lapangan yang cocok dengan skema cost recovery,” ujarnya.
Secara fundamental, menurut Komaidi, prospek investasi hulu migas tahun ini lebih baik. Pasalnya, risiko perekonomian global mulai mereda. Selain itu, harga minyak mulai kembali menggeliat dan laju perekonomian sedikit membaik.
“Faktor eksternal, paling tidak jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu,” ujarnya.
Maka itu, Komaidi menilai target investasi pemerintah cukup moderat di kisaran US$14 miliar. Artinya, target tersebut masih berpotensi tercapai tahun ini.
“Dulu target investasi hulu migas bisa mencapai US$18 miliar hingga US$20 miliar,” ujarnya.
CNN Indonesia
