Pelita.online – Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan ada gerakan yang ingin mengkudetanya dengan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). AHY pun diperingatkan agar berhati-hati menjadi Ketum PD supaya tidak digelar KLB.
“Maksudnya, dengan adanya aturan KLB ini, ya ketua umum itu harus lebih berhati-hati di dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua umum sehingga tidak terjadi KLB atau tidak sampai terjadi usulan mengenai KLB,” ujar mantan Ketua Komisi Pengawas (Komwas) DPP PD Ahmad Yahya saat konferensi pers di Restoran Dapur Sunda Mal Bellagio, Jaksel, Selasa (2/2/2021).
Yahya menjelaskan, KLB diatur dalam AD/ART dan bukanlah hal inkonstitusional. Dia mengatakan usulan KLB adalah hak DPC dan DPD partai sebagai pemegang suara.
“Usulan KLB sepenuhnya adalah hak DPC dan DPD sebagai pemegang hak suara, sedangkan DPP hanya memiliki satu hak suara. Dan apabila itu (KLB) dilarang atau menjadi satu hal yang tabu, maka yang bersangkutan tidak memahami aturan dan asas berorganisasi,” lanjutnya.
Di tempat yang sama, politisi senior PD, Darmizal, menambahkan, ada hak dan kewajiban tiap anggota di dalam AD/ART, termasuk kewajiban dan tanggung jawab pemimpin partai. Darmizal mengatakan AHY harus ingat KLB bisa dilakukan bisa 2/3 kader PD mendukung hal tersebut.
“Ada pasal yang membuat kalau dipahami ketum partai, sebagai rewarning, pengingat, yaitu anggaran dasar yang menyatakan bahwa KLB dapat terlaksana apabila didukung oleh 2/3 atau mayoritas pemilik suara,” jelas Darmizal.
Dia melanjutkan, KLB bisa dijalankan bila pemimpin partai dianggap tidak berkompeten.
“Itu terjadi jika ketua umum dianggap tidak kompeten atau tidak mampu menjalankan, mengelaborasi, memimpin manajemen partai yang baik dalam rangka mencapai tujuan partai, yaitu bersatu bersama rakyat menggapai kemenangan untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.
Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendadak mengungkap ada gerakan merebut paksa partainya yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia memaparkan informasi soal upaya ‘kudeta’ tersebut.
“Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat,” kata Agus Harimurti Yudhoyono dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2).
Menurut AHY, ajakan dan komunikasi itu dilakukan dengan paksa lewat telepon maupun pertemuan langsung. ‘Kudeta’ itu disebut akan menjadi jalan menjadi capres di Pemilu 2024.
“Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti ‘dengan paksa’ Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB),” paparnya.
Sumber : Detik.com
