Pelita.online – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, selain mempersiapkan infrastruktur digital yang memadai untuk menjangkau wilayah terpencil, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga harus dipersiapkan untuk menuju transformasi digital. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan berbagai program pelatihan vokasi.
“Kami masih mendukung secara fiskal dari sisi belanja dan sumber daya manusia karena era digital kalau manusia tidak siap akhirnya kita didikte oleh sekelompok kecil atau pihak lain di luar Indonesia. Jadi persiapan untuk sumber daya manusia melalui pendidikan dan vokasi jadi penting,” kata Sri Mulyani dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021, Senin (5/4/2021).
Menkeu mengatakan, pandemi Covid-19 telah memaksa semua negara termasuk Indonesia untuk mengakselerasi percepatan digitalisasi, bahkan akselerasi digitalisasi di Indonesia meningkat pesat selama pandemi. Hal ini sejalan dengan terbatasnya interaksi secara fisik sehingga membatasi mobilitas masyarakat sebagai langkah untuk mengendalikan pandemi Covid-19.
“Kita semua tahu tantangan Indonesia ke depan akan semakin meningkat dengan adanya pandemi dan era digitalisasi. bahkan dengan pandemi Covid-19 makin mempercepat disrupsi revolusi industri 4.0 dengan kita semua pindah menuju ke transformasi digital akibat kita gak mampu atau tidak dibolehkan interaksi secara fisik” tuturnya.
Menkeu mengatakan, terdapat empat tujuan akselerasi transformasi digital melalui percepatan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi (TIK) di Indonesia.
Tujuan akselerasi transformasi digital pertama adalah penyelenggaraan sistem pemerintahan sehingga dukungan fiskal dilakukan agar seluruh desa, kecamatan, puskesmas, sekolah, polsek dan koramil bisa ditransformasikan secara digital.
Kedua yaitu untuk mewujudkan public service yang efisien dan cepat terutama di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) didesain agar dana operasi sekolah dan kesehatan untuk puskesmas bisa menggunakan fasilitas digitalisasi ini.
“Sehingga mereka bisa terkoneksi dengan puskesmas dan rumah sakit (RS) lebih advance dan di bidang pendidikan bisa dukung reformasi pendidikan,” tuturnya.
Kemudian yang ketiga, transformasi digital juga dapat mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan layanan bersama atau share service mengingat hal ini merupakan ciri penting dalam transformasi digital. Terakhir, untuk mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas terutama mereka yang masih belum memiliki akses internet di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).
Untuk memperluas jangkauan jaringan internet ke seluruh daerah di Indonesia. Perluasan jaringan internet ini untuk memanfaatkan transformasi digital yang sedang dilakukan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, pemerintah menyediakan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 17 triliun untuk meningkatkan koneksi internet. Selain itu, pemerintah memberikan transfer ke daerah untuk program tersebut sebesar Rp 9 triliun.
“Itu merupakan satu bagian dari rencana lima tahun dalam rangka menjangkau seluruh daerah di Indonesia supaya bisa terkoneksi internet,” kata Sri Mulyani.
Sumber: BeritaSatu.com
