Pelita.online – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjamin kebutuhan warga ibu kota yang terdampak kebijakan Pembatasan Sosial Bersakala (PSBB). Kebijakan yang efektif berlaku Jumat, 10 April 2020 itu, diberlakukan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi virus corona (covid-19)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin untuk mendapatkan bantuan selama masa PSBB. Dia mengaku, pemerintah pusat dan Pemprov DKI telah mengatur itu bersama-sama.
“Insyaallah bantuan akan segera tuntas mulai hari ini pembagian bantuan untuk masyarakat miskin dan rentan miskin, sudah mulai dilaksanakan hari ini sudah 20.000 kepala keluarga,” katanya di Balai Kota Jakarta, Kamis (9/4/2020) malam.
Nantinya, Anies mengungkapkan, sebanyak 1,25 juta kepala keluarga akan mendapatkan bantuan sosial dengan bentuk paket kebutuhan pangan. Bantuan itu akan disalurkan dengan metode ‘door-to-door’ yang didistribusikan langsung petugas Pemprov DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Kodam Jaya setiap minggunya kepada para penerima bantuan.
“Bantuan secara rutin diberikan tiap minggu dalam bentuk kebutuhan pokok, sehingga para penerima bantuan bisa melewati masa ini tanpa menghadapi masalah yang terlalu besar,” ujarnya.
Anies berharap masyarakat Jakarta dapat menaati penegakkan hukum PSBB dalam jangka waktu dua minggu setelah efektif diberlakukan. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) ini juga berharap warga ibu kota dapat menjadi contoh baik dari suatu pemberlakuan aturan pembatasan untuk memutus mata rantai virus corona.
“Selama masa pemberlakuan PSBB ini seluruh masyarakat, seluruh penduduk, di Jakarta berkewajiban untuk mengikuti seluruh ketentuan yang ada di dalam pelaksanaan PSBB ini, dan ini artinya bukan saja dari pemerintah berkewajiban menyediakan aturan tapi masyarakat juga memiliki kewajiban untuk sama-sama kita mentaati,” tutur Anies.
Sumber : iNews.id
