pelita.online-Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara sepanjang Januari 2021 tumbuh 4,2 persen (yoy) atau sebesar Rp 145,8 triliun. Realisasi ini memenuhi 5,3 persen dari target belanja negara dalam APBN sebesar Rp 2.750 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dari sisi belanja APBN sebagai instrumen fiskal yang melakukan akselerasi pemulihan dan terlihat di dalam belanja yaitu semua tumbuh positif dibandingkan Januari tahun lalu. “Belanja negara yang tumbuh positif terutama didorong peningkatan dari belanja modal dan bansos untuk mendukung perlindungan pada masyarakat dan percepatan penyelesaian proyek infrastruktur,” tuturnya.
Lebih lanjut, realisasi belanja Rp145,8 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat Rp94,7 triliun atau 4,8 persen dari target sebesar Rp1.954,5 triliun dengan rincian belanja K/L Rp 48 triliun atau telah memenuhi 4,7 persen dari target sebesar Rp1.032 triliun.
Kemudian untuk belanja non K/L Rp46,6 triliun atau 5,1 persen dari target yaitu Rp 922,6 triliun dan tumbuh 14,8 persen yang didorong oleh pencairan pensiun dan subsidi BBM/LPG. “Kalau dilihat belanja K/L itu belanja pegawainya relatif sama atau tidak banyak berubah namun belanja barang dan belanja modal serta belanja bansos melonjak sangat tinggi,” ujarnya.
Lebih rinci, belanja KL terdiri dari belanja pegawai Rp12,6 triliun atau 4,7 persen dari target Rp268 triliun dan tumbuh 0,8 persen (yoy) dibandingkan Januari tahun lalu Rp12,5 triliun.
Kemudian belanja barang Rp3,5 triliun atau 1 persen dari target Rp360,8 triliun dan mampu tumbuh 7,2 persen (yoy) dari Januari tahun lalu Rp3,3 triliun. “Kenaikan ini didorong belanja operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik”tuturnya.
Adapun beberapa diantaranya belanja barang KL yang mengalami kenaikan signifikan yakni Kementerian Pertahanan naik hingga 101,1 persen, Badan Intelijen Negara naik 9,8 persen, Polri juga naik 2,7 persen dan Kementerian PUPR naik hingga 307,5 persen.
Kemudian untuk belanja modal terealisasi Rp11,9 triliun atau tumbuh signifikan hingga 539,4 persen dibandingkan Januari tahun lau Rp1,9 triliun serta 4,8 persen dari target Rp246,8 triliun.
Sri Mulyani mengatakan belanja modal melonjak tinggi diantaranya karena Kementerian PUPR telah membelanjakan Rp8,6 triliun pada Januari atau lebih tinggi dari periode sama tahun lalu Rp1,6 triliun.
“Peningkatan ini sejalan belanja modal jalan irigasi dan jaringan kementerian PUPR, makanya bisa dilihat meski Januari PUPR sangat sibuk karena bayar multiyears kontrak dan belanja belanja yang dilakukan dalam rangka proyek-proyek dikerjakan serta untuk belanja-belanja yang berhubungan dengan infrastruktur jalan”tuturnya.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan juga naik 365 persen meskipun angkanya kecil di level Rp 300 miliar dibandingkan Rp 100 miliar dan Polri turut naik luar biasa Rp 2,6 triliun atau 79 ribu kali dari Januari tahun lalu yang masih nol.
Kemudian belanja di Kementerian Perhubungan tercatat naik 268,5 persen sudah membelanjakan Rp 200 miliar. “Realisasi belanja modal Polri lebih tinggi, merupakan realisasi atas pengadaan almatsus dan alat material lainnya”tuturnya.
Kemudian untuk belanja bantuan sosial terealisasi Rp20 triliun atau 12,8 persen dari target Rp156,4 triliun dan mampu tumbuh 51,4 persen (yoy) dibandingkan Januari 2020 Rp 13,2 triliun.
Ia mengatakan belanja bansos melonjak sangat tinggi belanja di Kementerian sosial Rp 16,2 triliun atau naik 76,4 persen dibandingkan tahun lalu Rp 9,2 triliun.
“Untuk tahun lalu Januari, pandemi belum dideklarasikan jadi berbagai bansos pandemi baru dibayarkan mulai April dan nanti kelihatan bahwa bansos Januari lebih tinggi sebab mempertahankan berbagai bansos untuk situasi pandemi untuk kuartal I mulai Januari 2021 ini”tuturnya.
Kemudian realisasi bansos di Kementerian Kesehatan baru Rp 3,8 triliun dan Kementerian Agama masih sekitar Rp 110 miliar. Selanjutnya, belanja negara juga ditunjang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu Rp 51,1 triliun atau 6,4 persen dari target Rp 795,5 triliun. Realisasi TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah yang mencapai Rp 50,3 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 0,8 triliun.
Sumber: BeritaSatu.com
