Pelita.online – Bawaslu Kabupaten Blitar me-launching Kampung Antipolitik Uang. Kegiatan ini untuk menangkal penyakit demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020.
Ada lima Kampung Antipolitik Uang yang diresmikan. Yakni di Kecamatan Doko, Sutojayan, Kanigoro, Sanankulon dan Ponggok.
Lima kecamatan ini dipilih karena dalam pelaksanaan Pemilu sebelumnya ditemukan beberapa pelanggaran. Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Hakam Sholahudin mengatakan, lima kecamatan itu dijadikan pilot project untuk menangkal penyakit demokrasi. Yakni politik uang.
“Kelima kampung politik antiuang itu kami jadikan pilot project. Karena dari pengalaman Pemilu sebelumnya, ada temuan pelanggaran. Namun ada partisipasi warga juga untuk ikut melakukan pengawasan,” kata Hakam pada detikcom, Jumat (6/12/2019).
Pelanggaran itu, lanjutnya, seperti di Kecamatan Ponggok, ada ASN mencoblos dua kali sehingga berpotensi dilakukan pemilihan suara ulang (PSU). Kemudian di Kecamatan Kanigoro juga ditemukan kasus yang sama.
“Dengan kampung politik anti uang ini, sebagai sarana edukasi pada warga. Dari situ kami akan menyusun indeks kerawanan pemilihan sebagai salah satu patokan untuk menyusun strategi pengawasan,” jelasnya.
Potensi kerawanan, menurut Hakam, tersebar merata di 22 kecamatan di Kabupaten Blitar. Apalagi jika petahana maju kembali dalam ajang kontestasi. Ini juga berpotensi menimbulkan kerawanan yang melibatkan ASN.
“ASN itu punya pengaruh dan gampang dipengaruhi. Makanya kemarin kami lakukan sosialisasi agar ASN benar-benar netral dalam Pilkada serentak 2020 mendatang,” pungkasnya.
Sumber : Detik.com
