Pelita.online – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupaya mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA). Salah satu ide atau gagasan yang dilontarkan adalah sewa komodo.
Hal itu sebagaimana yang dilakukan China pada hewan endemiknya panda. Dari sewa saja, China mengantongi US$ 1 juta.
Lalu bagaimana dengan kesehatan dan urusan kelangsungan hidup komodo nantinya?
Kasubdit Standardisasi Penilaian Bisnis dan SDA DJKN Nafiantoro Agus Setiawan mengatakan, berkaca dari China, negara Tirai Bambu menerapkan persyaratan yang ketat saat menyewakan panda.
“Jadi gini kita bicara dari globalnya, panda itu ada syarat-syarat rigid yang diperjanjikan misalnya makannya nggak boleh makan burger, bagi yang jaga panda boleh. Syarat-syarat itu di kontrak ada semua,” kata dia di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2019).
Dia melanjutkan, US$ 1 juta hanyalah biaya sewa. Saat menyewa, si penyewa juga harus memenuhi segala persyaratan sesuai perjanjian.
“Cuma memang karena bicara US$ 1 juta itu adalah biaya pure sewa, sementara kewajiban yang harus mereka penuhi bahwa panda makanan harus ini, kemudian standar kesehatan, standar kandang semua sudah diperjanjikan,” jelasnya.
Imbuhnya, negara yang menyewa panda sendiri punya hitung-hitungan mengenai masalah keekonomian.
“Tapi secara prinsip ini pangsa pasar siapa sih, bahwa sebetulnya misalnya Amerika dan Australia mereka punya tujuan ekonomi. Meraka sudah punya hitung-hitungan matematis. Kalau saya datangkan panda ke sini turis-turis di Australia nggak harus ke China mungkin dengan charge tertentu,” tutupnya.
Sumber : Detik.com
