Jakarta, Pelita.Online – Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Hari Priyono menilai, impor beras yang dilakukan pemerintah harus dilihat dari berbagai aspek. Menurutnya, salah satu alasan impor beras dilakukan lantaran musim panen di berbagai wilayah yang tak serentak.
“Musim hujan bergantian mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera selatan, bergerak terus ke Jawa artinya pola tanamnya adalah pengaruh musim itu. Kalau memang pola tanamnya sesuai dengan musim seperti itu, maka panennya juga tidak serentak dan tidak setiap daerah itu panen karena berbeda waktu,” kata Proyono ketika ditemui usai acara di Badung Bali. Senin (5/3) malam.
Namun Priyono mengungkapkan bahwa secara nasional, stok beras sudah mencukupi. Hanya saja terkendala distribusi atau transportasi yang membuat ongkos pengiriman beras ke daerah lain kian mahal.
“Contoh, sekarang kalau ditanam dari Sumatera Utara kemudian panen. Sedangkan di NTT belum panen. Siapa yang menggerakkan beras dari Sumatera? Dihitunglah sama pengelola usaha, kalau ongkos angkutnya mahal, iya tidak jualan dong. Karena apa, Indonesia negara kepulauan yang transportnya mahal,” ungkapnya.
Jika dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia, di sana sarana transportasi sudah mendukung. Seperti transportasi kereta dan kontainer terus menyambung dan tidak lompat-lompat kapal laut.
“Karena negara itu adalah negara daratan. Kalau kita coba dari Belawan, Bakahuni Merak. Kemudian menyeberang nanti sampai ke Gilimanuk Bali, ongkosnya mahal sekali. Nah ini yang memang perlu campur tangan pemerintah,” paparnya.
Menurut Priyono untuk mengatasi hal itu sebetulnya ada kebijakan tersebut, yaitu dengan adanya beras Bulog. Namun Bulog juga memiliki kemampuan terbatas.
“Solusinya kita meningkatkan kapasitas pemerintah untuk membantu kelancaran distribusi. Kalau market mekanisme tidak jalan, maka pemerintah yang harus membantu. Gagasan konkretnya, pemerintah memulai Bulog dengan mendistribusikan dari tempat yang panen ke tempat yang membutuhkan,” ujarnya.
