Pelita.online – Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, pejabat Kemensos yang kena OTT KPK berpangkat eselon 3. Juliari menghormati proses pemeriksaan yang berlangsung di KPK.
“Eselon 3. Prinsipnya kami menghormati dan mendukung proses yang sedang berlangsung di KPK,” ujar Juliari saat dimintai konfirmasi wartawan, Sabtu (5/12/2020).
Juliari masih memonitor perkembangan usai kabar OTT pejabat Kemensos. Dirinya saat ini juga tidak berada di Jakarta.
“Kami masih memonitor perkembangannya. Saya kebetulan juga sedang di luar kota,” ujar Juliari.
OTT pejabat Kemensos dilakukan pada hari Jumat (4/12) pukul 23.00 WIB sampai hari Sabtu (5/12) pukul 02.00 WIB. Enam orang turut diamankan KPK.
“KPK mengamankan beberapa orang yang diduga merupakan pejabat Kemensos berkaitan dengan tipikor pelaksanaan bantuan sosial COVID-19,” jelas Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam kesempatan terpisah.
Urusan program bansos ini sebenarnya sudah lama dipantau KPK. Simak di halaman berikutnya…
Pemantauan ini bahkan dilakukan sejak Mei 2020, dua bulan setelah pengumuman kasus pertama COVID-19. KPK menilai penyaluran bansos terkait penanganan virus Corona jadi salah satu titik rawan terjadinya korupsi.
“Potensi kerawanan dalam penyelenggaraan bansos, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, adalah terkait pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasannya,” kata Plt Jubir KPK Ipi Maryati kepada wartawan, Selasa (19/5).
Ipi mengatakan KPK saat itu telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat. Ipi mengatakan SE KPK itu diharapkan menjadi pedoman penyaluran bansos Corona supaya bisa tepat sasaran.
“KPK kemudian juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 pada 21 April 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat agar penyaluran bansos tepat guna dan tepat sasaran,” sebut Ipi.
Sumber : Detik.com
