Pelita.online – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 dilakukan di tengah penyebaran wabah virus corona atau Covid-19. Keputusan tersebut melahirkan pro-kontra, karena pelaksanaan Pilkada dianggap bisa mengancam keselamatan masyarakat.
Analis Politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto menilai, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi bisa mendorong untuk membangun demokrasi siber. Artinya, hiruk-pikuk dan proses Pilkada dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan internet atau siber.
“Pandemi Covid-19 memaksa semua orang membatasi aktivitas tatap muka. Ini sesungguhnya menyediakan momentum untuk mendorong perwujudan demokrasi siber,” kata Arif di Jakarta, Selasa (6/10/2020).
Arif menjelaskan, dalam demokrasi siber, teknologi informasi komunikasi dapat membantu proses politik demokratis. Kampanye dan diskusi publik dapat dijalankan secara lebih interaktif dan kreatif.
Dia mengakui keterbatasan infrastruktur internet memang menjadi bagian penghalang dalam membangun demokrasi siber. Kemudian adanya ketimpangan akses dan kurangnya literasi politik bagi masyarakat. Belum lagi para kandidat dan partai politik pendukung lebih tertarik pada aktivitas pengumpulan massa sebagai bagian unjuk kekuatan dan dukungan.
Namun, dia yakin demokrasi siber bisa lebih efektif dan tepat sasaran untuk model Pilkada 2020. Karena itu, dia mendorong para peserta Pilkada 2020 agar memaksimalkan penggunaan demokrasi siber.
Menurut Arif, demokrasi siber menuntut tidak sekadar perluasan akses teknologi informasi dan partisipasi politik. Demokrasi siber mengandaikan antisipasi terhadap dampak negatif. Penyebaran kabar bohong dan bentuk-bentuk kejahatan siber, misalnya, dapat menjadi ancaman. Namun, semua itu memungkinkan identifikasi komputasional yang lebih presisi atas kecenderungan pemilih.
Arif melihat para kandidat perlu melihat demokrasi siber sebagai suatu peluang bukan hanya untuk mengembangkan suatu model kampanye yang unik sekaligus baru, namun juga untuk membangun kecerdasan politik para pemilih. Upaya bersama perlu dijalankan lebih progresif demi mentransformasikan Pilkada sebagai bagian pembangunan demokrasi siber.
Di tempat terpisah, Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Aditya Perdana menilai model kampanye Pilkada 2020 masih memakai metode konvensional yaitu pengerahan massa dan tatap muka. Kampanye belum banyak menggunakan media dalam jaringan (Daring) seperti media cetak, elektronik, online, sosial media (Sosmed) dalam berkampanye.
“Hampir dua minggu pelaksanaan Pilkada, belum ada perubahan cara kampanye. Pemanfaat media daring minim sekali dilakukan,” katanya.
Aditya berharap para Pasangan Calon (Paslon) bisa memanfaatkan berbagai media kampanye yang ada. Kampanye secara Daring bisa lebih murah dan efektif karena diviralkan atau disebarkan secara masif lewat gadget atau Media Sosial (Medsos).
“Mungkin masih gagap karena masih baru. Semoga kedepan bisa lebih kreatif dan lebih banyak lagi menggunakan media Daring,” tutur Aditya.
Sumber:BeritaSatu.com
