Pelita.online – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyampaikan beberapa evaluasi soal politik uang dalam pemilu kepala daerah (pilkada) langsung. Menurut Titi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menekan praktik politik uang.
“Kita benahi pola rekrut di partai politik, pastikan demokratis. Tidak membuat rekrutmen kepala daerah di partai mencari pemasukan partai. Rekrutmen partai harus dibenahi, tidak jadi bancakan,” ucap Titi saat dihubungi, Selasa (12/11/2019) malam.
Negara perlu mereformasi pembiayaan untuk partai. Sehingga, partai tidak lagi memiliki alasan untuk membuka mahar politik.
“Kalau partai cari rekrut dari calon, pendanaan partai perlu direformasi. Kami mengusulkan partai diperkuat pendanaan oleh negara. Jadi, tidak cawe-cawe membiayai partai dengan menjual tiket partai,” kata Titi.
Titi menilai perlu ada kajian ulang untuk menetapkan batas maksimal biaya kampanye. Saat ini batasan biaya kampanye tiap daerah berbeda.
Titi mencontohkan Pilkada Provinsi DKI Jakarta pada 2017. KPU membatasi pengeluaran untuk kampanye sebesar Rp 203,3 miliar. Nilai itu dirasa masih bisa ditekan oleh penyelenggara pemilu.
“Seharusnya pembatasan dalam angka logis sepadan dengan kemampuan, dan timbal balik yang diterima kepala daerah. Kalau ingin batasi angka, hitung, take home pay (gaji) kepala daerah berapa, tentu dalam kampanye dia tidak kerja sendirian, dan dukungan partai berapa rasional untuk kontribusi kerja pemenangan kepala daerah,” ucap Titi.
“Kalau sampai ratusan miliar itu tidak sehat. Berapa biaya cocok? Riset ini perlu dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan Kemendagri,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana mengevaluasi pelaksanaan pilkada. Pihak Istana menegaskan bahwa mekanisme pilkada tetap lewat pemilihan langsung.
“Presiden Jokowi mengatakan pilkada provinsi/kabupaten/kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung yang merupakan cermin kedaulatan rakyat/demokrasi dan sejalan dengan cita-cita reformasi 1998,” ujar Stafsus Presiden Fadjroel Rachman lewat pesan singkat, Selasa (12/11/2019).
Adapun pilkada terdekat akan digelar pada 2020. Fadjroel mengatakan yang pemerintah evaluasi adalah teknis penyelenggaraan.
“Yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan,” katanya.
Sumber : Detik.com
