Pelita.online – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewajibkan setiap perkantoran atau perusahaan untuk mendata pengunjung dan karyawan yang masuk kerja selama pemberlakuan PSBB transisi. Pendataan ini, kata Anies merupakan sesuatu hal yang baru dan dilakukan dalam rangka memudahkan contact tracing jika ditemukan kasus positif Covid-19.
“Pendataan ini untuk memudahkan analisis epidemiologi khususnya contact tracing atau pelacakan kontak erat terhadap kasus positif,” ujar Anies dalam keterangannya, Minggu (11/10/2020).
Pendataannya, kata Anies, dapat menggunakan buku tamu (manual) ataupun aplikasi teknologi yang telah berkolaborasi dengan pemerintah. Dalam pendataan tersebut, minimal informasi yang tersedia adalah nama, nomor telepon, dan NIK.
“Kita akan melaksanakan kegiatan tracing secara masif selama PSBB Masa Transisi. Di sisi lain, kegiatan testing maupun upaya isolasi dan treatment di RS akan terus ditingkatkan kapasitasnya,” tandas dia.
Lebih lanjut, Anies menyebut, setiap penanggung jawab kegiatan atau perkantoran harus memberlakukan protokol pencegahan Covid-19. Bila ditemukan klaster (bekerja bersama, berinteraksi dekat) di sebuah tempat kerja, maka wajib melakukan penutupan tempat kerja selama 3 x 24 jam untuk desinfeksi. Setiap bisnis wajib menyiapkan “Covid-19 Safety Plan”.
“Semua warga ikut bertanggung jawab terhadap pencegahan penularan Covid-19. Jika satu tempat tidak disiplin, maka satu kota yang harus merasakan akibatnya. Maka, kita harus benar-benar disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, dan pemerintah akan terus meningkatkan 3T,” pungkas Anies.
Sumber:BeritaSatu.com
