Jakarta, Pelita.Online – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meresmikan pembangunan Rumah DP 0 Rupiah di Pondok Kopi, Jakarta Timur. Ternyata program tersebut tidak membebaskan pembelinya dari uang muka.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan, nantinya Pemprov DKI akan menalangi uang muka tersebut melalui APBD. Sehingga, nantinya pembeli akan membayar uang muka tersebut dengan sistem cicil.
“Iya itu minjemin sementara aja, nanti dipulangin lagi, bayar DP dan angsuran, uang muka dibalikin, cicilan pokok dibalikin juga mana ada yang gratis,” katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/3).
Dia menjelaskan, warga yang berminat dengan Rumah DP 0 Rupiah wajib menyetor dana talangan yang sudah dipinjamkan Pemprov untuk menutupi uang muka. Setoran pun akan diambil dari biaya pembelian yang disetor warga setiap bulannya.
“Jadi nanti kalau mau setor itu di dalamnya ada yang untuk bayar dp ada juga untuk bayar harga bangunannya, disatukan di situ setoran tiap bulan,” jelas dia.
Sementara itu, untuk mekanisme pendaftaran dan lain-lainnya masih harus menunggu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terbentuk. BLUD pun baru akan diluncurkan pada April mendatang.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Rumah DP nol rupiah akan menggunakan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang akan segera dibentuk oleh Pemprov DKI Jakarta.
Untuk meringankan pembayaran angsuran atau cicilan kata Anies uang mukanya akan disubsidi melalui Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
“Kemudian FLPP itu artinya dengan skema 1 persen lalu yang 1 persennya dari kita. Jadi pembiayaan DP nya menjadi 0 persen karena yang 1 persen disediakan lewat APBD,” kata Anies di Pondok Kelapa Jakarta Timur, Kamis (18/1).
Anies menjelaskan sesuai dengan peraturan tersebut waktu cicilan bisa sampai 20 tahun dan itu sesuai dengan kemampuan keuangan warga Jakarta yang berbeda-beda. Dan nantinya skema ini akan diatur dalam BLUD yang akan diperkirakan selesai April.
“Nanti akan dibuatkan skema oleh BLUD. Yang cicilannya 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan lain lain akan dibuatkan di situ. Jadi tidak seragam. Justru dengan cara begitu maka warga bisa mencicil sesuai dengan kemampuan. jadi tujuannya adalah harganya seragam tapi cara atau besaran kreditnya bisa diatur sesuai dengan kemampuan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga, mengatakan Pemprov DKI masih terus menyempurnakan skema pembiayaan untuk DP Nol Rupiah dan saat ini terus dilakukan koordinasi dengan OJK dam BI.
“Kita berkoordinasi dengan BI, OJK, perbankan, dan juga internal dari segi regulasinya agar begitu skemanya diluncurkan dan mulai menerima permintaan dari masyarakat, kita sudah lengkap semua dari segi peraturan dan regulasinya,” jelasnya.
Sebagai informasi, PD Pembangunan Sarana Jaya akan membangun satu tower dengan total 703 unit yang pengerjaannya ditargetkan selesai dalam 1,5 tahun dengan luas lahan 1,4 hektar.
Terdiri 20 lantai dengan 703 unit, 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Rumah-rumah ini nantinya akan diberikan pada warga yg berpenghasilan di bawah 7 juta rupiah, harga per unitnya untuk yang tipe 36 adalah 320 juta rupiah, tipe 21 harganya 185 juta rupiah
