Jakarta, Pelita.Online – Gubernur dan Wagub DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno menghentikan pemberian anggaran penyertaan modal daerah (PMD) kepada dua BUMD yang menangani pangan. Sandiaga mengatakan PMD untuk kedua BUMD tersebut bukan untuk pengendalian harga, melainkan untuk pembangunan infrastruktur.
“Kebutuhan modalnya itu lebih dibutuhkan untuk infrastruktur mereka, bukan untuk pengendalian harga,” kata Sandiaga di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).
Kedua BUMD yang tak mendapatkan anggaran PMD tersebut yakni PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ). Padahal DKI Jakarta mendapat apresiasi atas keberhasilannya mengendalikan inflasi dengan menghadirkan BUMD pangan. Namun Sandiaga yakin keputusan tak memberikan PMD kepada BUMD tersebut tidak akan mempengaruhi laju inflasi di Jakarta.
Sandiaga juga mengaku telah mendiskusikan persoalan tersebut dengan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ), Arief Prasetyo dan Dirut PD Dharma Jaya Marina Ratna Kusumajati (Rina). Keduanya, mengaku sanggup untuk mandiri.
“Jadi saya challenge mereka, saya tantang apakah sanggup Bu Rina dan Pak Arief bahwa seandainya skenario kita kurang defisit anggaran karena kita ingin membela warga yang belum selama ini dibela oleh pemimpin di Ibu Kota ini. Bisa nggak mereka survive dan tupoksinya tidak terganggu. Mereka semua menyatakan ‘pak alhamdulilah dengan begini malah kita tidak terbebani, karena kami bisa cari pendanaan sendiri’,” ujar Sandiaga.
Sandi memandang kesanggupan Rina dan Arief membuktikan bahwa keduanya merupakan pimpinan yang handal. Ia juga memastikan akan ikut mencarikan pendanaan untuk kedua BUMD tersebut.
“Jadi terbukti mereka adalah champion-champion mereka CEO-CEO yang handal dan saya akan bantu mereka untuk mencarikan pendanaan dan terbukti bahwa selama pengalaman saya begitu, mereka diberikan kemampuan untuk menciptakan suatu kreasi dan solusi hasilnya akan lebih baik kedepannya,” tuturnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI mengusulkan tidak menganggarkan dana PMD pada lima BUMD. Usulan sebagai cara untuk menutupi kekurangan anggaran RAPBD 2018 sebesar Rp 2,5 triliun.
“Setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan Wagub, Rp 2,5 triliun kekurangannya sepakat kita untuk mengurangi PMD. Sehingga untuk BUMD Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida, ini atas arahan Pak Gubernur, dinolkan semua,” kata Sekda DKI Saefullah di DPRD DKI, Selasa (14/11/2017).
detik.com
