Pelita.online – Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tidak adanya pelarangan mudik Lebaran tahun ini. Pasalnya, tidak adanya larangan mudik Lebaran menimbulkan kekhawatiran terjadinya lonjakan kasus Covid-19.
“Angka kasus baru Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Bahkan, angka kematiannya jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia. Selain itu, pengalaman kita menunjukkan bahwa terjadi lonjakan kasus, setiap kali terjadi mobilitas masyarakat pada saat liburan panjang,” kata Netty dalam siaran pers diterima Beritasatu.com, Jumat (19/3/2021).
Natty menyebutkan, berdasarkan laporan Satgas Penanganan Covid-19, kasus kematian meningkat 74,80% pada periode tanggal 22-28 Februari 2021. Menurut Netty, penyebab tingginya angka kematian Covid-19 erat kaitannya dengan kebijakan 3T yaitu testing, tracing dan treatment yang masih lemah.
“Kebijakan 3T sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan Covid-19 masih lemah. Untuk ukuran Indonesia yang jumlah penduduknya sekitar 270 juta, seharusnya angka testing kita mencapai 200-300 ribu per hari. Kita harus belajar dari pengalaman India yang angka Covid-19-nya turun drastis akibat gencarnya testing yang mereka lakukan,” ucap dia.
Dikatakan dia, dengan kondisi masih lemahnya kebijakan 3T dan tingginya angka kematian, ia mempertanyakan kebijakan pemerintah memberi kelonggaran mobilitas masyarakat melalui ketiadaan pelarangan mudik Lebaran.
Netty juga mengatakan, saat ini protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan terlihat semakin mengendur. Netty juga menilai, kebijakann pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro yang pelaksanaannya makin tidak jelas.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar mempertimbangkan kembali semua aspek secara komprehensif sebelum memutuskan melarang atau membolehkan mudik lebaran.
“Pertimbangkan kembali semua aspeknya. Jangan sampai kita menyesal di akhir. Program vaksinasi yang sedang berjalan jangan dijadikan dalih untuk merasa aman dan mengabaikan prokes serta pembatasan mobilitas penduduk,” ucap dia.
Netty mengingatkan, saat ini realisasi program vaksinasi juga masih sangat rendah, yaitu baru sekitar 200.000 dosis per hari, padahal target pemerintah satu juta dosis. Selain itu, saat ini vaksinasi terkendala soal Astrazeneca yang diduga memiliki efek samping yang buruk sehingga penggunaannya ditunda pemerintah.
Sumber: BeritaSatu.com
