Pelita.online – El Nino yang merupakan fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normal di Samudera Pasifik diprediksi akan melanda Indonesia pada Agustus 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun meminta semua pihak bersiap menghadapi El Nino ini.
Menko Luhut mengatakan, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersiap melakukan upaya mitigasi menghadapi El Nino. Berdasarkan pengalaman di 2015, El Nino berpotensi menyebabkan dampak kekeringan yang luas, termasuk juga kebakaran hutan dan lahan yang.
Dengan kekeringan ini akan membuat produksi pangan terdampak sehingga sangat berpotensi meningkatkan angka inflasi. Hal inilah yang diminta oleh Menko Luhut untuk diantisipasi.
“Saya meminta seluruh K/L terkait juga pemerintah daerah untuk mulai bersiap sejak dini, memperhitungkan segala langkah yang mesti ditempuh agar pengalaman buruk delapan tahun lalu tidak terulang kembali. Setidaknya sejak saat ini kami menyiapkan teknologi modifikasi cuaca sebagai senjata menghadapi El Nino,” katanya dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, dikutip dari Antara, Rabu (26/4/2023).
Luhut mengungkapkan suhu di beberapa daerah belakangan terasa begitu tinggi.
La Nina Berganti ke El Nino
Sekjen Organisasi Meteorologi Dunia menyatakan bahwa fenomena La Nina yang telah terjadi selama tiga tahun berturut-turut dan membawa cuaca lebih basah akhirnya telah berakhir.
Sebagai gantinya, El Nino akan membawa suhu menjadi tinggi sehingga membuat cuaca menjadi lebih kering.
Berdasarkan data yang dihimpun, suhu laut juga telah mencapai rekor tertingginya setelah terakhir terjadi pada tahun 2016. Belum lagi gelombang panas yang mendorong rekor suhu tertinggi di Asia akhir-akhir ini.
“Dari pemodelan cuaca yang kami dapatkan El Nino diprediksi akan terjadi pada Agustus 2023 meski ketidakpastian tingkat keparahan El Nino masih sangat tinggi,” ungkapnya.
41 Persen Lahan Padi akan Kekeringan
Luhut pun menyebut dampak luas El Nino terhadap inflasi Indonesia karena besarnya kontribusi inflasi pangan terhadap inflasi keseluruhan. Hal ini terjadi karena diperkirakan 41 persen lahan padi mengalami kekeringan ekstrim di tahun tersebut.
Data World Food Programme bahkan menyebut bahwa 3 dari 5 rumah tangga kehilangan pendapatan akibat kekeringan, dan 1 dari 5 rumah tangga harus mengurangi pengeluaran untuk makanan akibat kekeringan.
“Untuk itu, kami akan bersiap dalam kondisi yang paling ekstrem sekalipun,” kata Luhut.
Jokowi Soal Rencana Impor Beras 2 Juta Ton: untuk Antisipasi El Nino
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan soal rencana impor beras sebanyak 2 juta ton dilakukan untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Pasalnya, ada ancaman El Nino atau musim kemarau yang akan mempengaruhi produksi beras.
“Itu untuk cadangan Bulog karena kemungkinan akan ada yang namanya El Nino kering panjang. Sehingga Bulog, Badan Pangan mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan berasnya,” jelas Jokowi kepada wartawan usai Tanam Padi bersama Petani di Kabupaten Tuban Jawa Timur, Kamis (6/4/2023).
Dia menyebut El Nino juga mengancam sejumlah negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Sehingga, pemerintah harus melakukan antisipasi agar harga gabah petani tak terganggu.
“Jangan sampai nanti pas sudah musim kering panjang kita bingung mau beli beras ke Thailand, ke Vietnam, ke India, ke Pakistan barangnya enggak ada,” ujarnya.
“Ini yang kita hindari karena El Nino tidak hanya di Indonesia saja, di negara-negara itu juga terjadi. Sehingga itu mengantisipasi dan itu tidak mengganggu harga gabah petani,” sambung Jokowi.
Menurut dia, impor beras 2 juta ton akan datang secara bertahap ke Indonesia. Adapun 500.000 ton beras akan datang dalam waktu dekat.
“Tadi sudah disampaikan oleh Henry Saragih (Ketua Umum Serikat Petani Indonesia) dan datangnya juga bertahap ya,” ucap Jokowi.
Bulog Dapat Restu Jokowi Impor Beras
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengaku telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton tahun ini. Namun, Jokowi berpesan kuota 2 juta ton impor ini, lebih dulu dipenuhi dengan mendatangkan 500.000 ton.
“Kemarin pesannya pak Presiden memang, kalau dikasih alokasi 2 juta ton itu bukan berarti harus didatangkan (semua) pak, melihat daripada kebutuhannya, tapi diutamakan, perintah presiden, diutamakan biar bagaimana harus produksi dalam negeri, itu perintah pak Presiden langsung pak,” ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (3/4).
Dia mengatakan, kalau 2 juta ton beras impor ini untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Nantinya, ini bukan untuk diperjual-belikan tapi, untuk penugasan seperti bantuan sosial.
“Jadi kalau CBP ini tidak menjual belikan, rapi nanti terserah dari pemerintah, penugasannya untuk apa. Bulog hanya menyimpan dan nanti persiapkan untuk menyalurkannya, sesuai dengan perintah pak,” imbuhnya.
Sumber : liputan6.com
