Pelita.online –
Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melanjutkan bantuan subsidi kuota untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada 2021.
Koordinator Pusat P2G Satriwan Salim mengatakan kegiatan belajar jarak jauh secara daring masih tetap berlangsung meskipun pembelajaran tatap muka sudah dibuka tahun depan.
“Guru dan siswa butuh karena kita lihat sekolah ini tidak langsung membuka. Karena kuncinya ada di orang tua. Kalau sebagian orang tua enggak izinkan, berarti PJJ dong mereka,” kata Satriwan kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu (2/12).
Satriwan mengatakan subsidi kuota yang diberikan pemerintah selama empat bulan ini sangat membantu proses belajar jarak jauh. Terlebih, mayoritas sekolah melakukan pembelajaran daring.
Ia pun meminta Kemendikbud belajar dari kendala teknis dalam penyaluran subsidi selama empat bulan ini apabila melanjutkan program kuota gratis.
Menurutnya, penyaluran kuota gratis tersebut juta tak dipukul rata dan diberikan hanya pada yang membutuhkan.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah mengizinkan pembukaan sekolah di semua zona mulai Januari 2021. Namun tak semua sekolah langsung melakukan pembelajaran tatap muka walaupun sudah diizinkan jika mengacu pada pembukaan sekolah di zona hijau dan kuning.
Kemendikbud mencatat 80 persen sekolah di zona kuning dan 25 persen sekolah di zona hijau bahkan masih belajar dari rumah. Pembukaan sekolah sendiri baru boleh dilakukan jika memenuhi syarat, salah satunya mampu menerapkan protokol kesehatan.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan 83,86 persen dari 49 sekolah di 21 kabupaten/kota pada 8 provinsi belum siap dibuka.
Dari keseluruhan sekolah, hanya 4,08 persen sekolah yang sudah melakukan rapid test pada karyawan dan siswanya, serta menempelkan prosedur operasi standar (SOP) protokol kesehatan di lingkungan sekolah.
Sebanyak 6,12 persen sekolah menyusun 15 protokol dalam SOP protokol kesehatan. Sedangkan sisanya hanya menyusun tiga protokol dalam SOP protokol kesehatan. Di mana SOP tersebut baru disosialisasikan pada warga sekolah dan orang tua di 20,40 persen sekolah.
Hanya ada 8,16 persen sekolah yang berkoordinasi dengan dinas pendidikan dalam penyiapan pembelajaran tatap muka dan sudah melakukan pemetaan warga sekolah yang memiliki penyakit komorbid.
Dari keseluruhan jumlah sekolah di Indonesia, baru 42,96 persen sekolah yang sudah melaporkan kesiapan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Padahal pembukaan sekolah ditargetkan sebulan lagi.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemendikbud Evy Mulyani mengatakan pihaknya belum memastikan keberlanjutan program subsidi kuota untuk tahun depan.
“Seluruh kebijakan tersebut memerlukan proses dan diskusi dengan banyak pihak terkait. Dengan demikian, mohon ditunggu bagaimana kelanjutan kebijakan tersebut. Ketika sudah ada tentu akan diinformasikan,” kata Evy kepada CNNIndonesia.com.
Hal serupa juga diungkap Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nizam. Ketika mengumumkan pembukaan kembali kampus semester depan, ia tidak dengan lugas menjawab kemungkinan keberlanjutan subsidi kuota.
Ia justru meminta kampus meningkatkan fasilitas jaringan wifi untuk mendukung perkuliahan. Pihaknya mengizinkan mahasiswa belajar tatap muka dengan kombinasi pembelajaran daring.
“Saat ini dukungan kuota internet sudah aman [penyaluran September-Desember], tapi akan ada evaluasi. Tentunya dengan hybrid learning ini yang perlu didorong dan kembangkan adalah wifi di lingkungan kampus,” ujarnya.
Sumber : cnnindonesia.com
