Pelita.online – Hasil dari agenda yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat (PD) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), telah diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun membenarkan penerimaan itu.
Kepala Bamkostra PD Herzaky Mahendra Putra yakin bahwa hasil KLB tersebut tidak akan disahkan Kemenkum HAM. Dia yakin Yasonna tidak akan mengesahkan hasil KLB tersebut karena Yasonna dinilainya sangat berintegritas.
“Pak Yasonna, beliau kan sangat berintegritas lah, kami yakin dan timnya juga sangat cerdas. Nggak mungkin lah akan mengambil keputusan yang kemudian melawan aturan gitu lho,” kata Herzaky, saat ditemui di Gedung DPP PD, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/3/2021).
“Sehingga lagi-lagi kalau dari kami, kami sangat yakin dan publik juga bisa menilai lah nanti. Keputusan seperti apa yang diambil oleh Kemenkum HAM, yaitu adalah haknya Kemenkum HAM,” tambahnya.
Herzaky menilai sah saja jika kubu lawannya membawa hasil KLB tersebut ke Kemenkum HAM. Menurutnya, hal itu sama saja dengan layaknya seseorang yang ingin mendaftar kuliah.
“Ya orang kalau mau kasih dokumen apa saja ke Kumham, namanya bawa berkas ya kan, sama aja kayak kita mau daftar kuliah. Kita bawa berkah boleh-boleh aja, hanya kan kalau kita sekarang tahu juga nih, berkas itu apa isinya apa kan?” kata Herzaky.
“Ya kalau dari kami sih ini saja, tunggu saja dari Kemenkumham. Karena Kemenkumham kami sangat yakin, Pak Yasoana Laoly dan tim sangat teliti pastinya dalam meneliti berkas yang ada dan kemudian mencocokkan. Kan beliau juga sudah sampaikan, apakah berkas-berkas ini sesuai atau tidak dengan AD/ART tahun 2020 yang sudah disahkan gitu lho,” sambungnya.
Herzaky juga meyakini bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan memutuskan kasus ini tanpa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Herzaky sangat optimis dengan Jokowi dan Yasonna yang tidak sesuka hati dalam memanfaatkan kekuasaan.
“Dan kami sangat percaya Pak Joko Widodo selaku presiden dan Pak Yasonna Laoly sebagai Menkumham tentunya akan memutus kasus ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beliau-beliau itu kan sangat berintegritas dan cerdas lah,” katanya.
“Tidak akan asal-asalan atau bahkan main kayu, karena beliau adalah para pejabat publik, pejabat negara tentunya sangat mengedepankan etika kepatutan dan norma-norma serta perundang-undangan yang berlaku, bukan yang mau-maunya sendiri atau main suka hati karena berkuasa. Kami percaya dengan beliau-beliau itu,” tambahnya. Main kayu berarti berbuat curang.
Diberitakan sebelumnya, hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang diklaim sepihak kubu Moeldoko didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Jhoni Allen Marbun yakin hasil KLB Demokrat di Deli Serdang itu disahkan Kemenkumham.
“Dari sisi aturan perundangan yang berlaku harus saya yakin dong, kalau saya nggak yakin nggak melakukan itu. Dan itu kan bukan kepentingan individu, ini adalah kepentingan dari pada kader dari Sabang sampai Merauke, di mana hak-haknya diamputasi,” kata Jhoni Allen di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3).
Keyakinan Jhoni Allen 100% hasil KLB Demokrat disahkan Kemenkumham. Mantan Waketum Partai Demokrat ini menyebut masalah pemicu KLB Demokrat sudah berlarut-larut.
“Tanpa mendahului Tuhan Yang Mahakuasa, katakanlah 100%, tapi kembali lagi ke Tuhan Yang Mahakuasa membenarkan, dan ini kasus sebenernya sudah lama,” ujarnya.
Sumber : Detik.com
