Pelita.online – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abudullah terjerat OTT KPK semalam. PAN sebagai salah satu partai pengusung Nurdin Abdullah mengaku kaget mendengar kabar tersebut.
“Tentu kami kaget dan kami prihatin mendengarnya. Kami sebagai partai yang mengusung Pak Gubernur ingin melihat proses ini berjalan dengan mengedepankan asas hukum,” kata Sekjen PAN Eddy Soeparno kepada wartawan, Jumat (27/2/2021).
Eddy mengatakan PAN tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah atas adanya OTT KPK terhadap Nurdin Abdullah. PAN menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK.
“Tentu kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Meskipun kita pahami, bahwa dari pengalaman-pengalaman yang lalu KPK tidak melakukan OTT tanpa adanya alat bukti yang cukup. Namun, tentu kita mengedepankan proses hukum,” ujarnya.
“Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan,” imbuhnya.
Eddy percaya KPK akan memproses OTT tersebut secara objektif dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ia menjunjung tinggi proses hukum yang ada.
“Dan kita junjung tinggi proses hukum dan kita percaya bahwa aparat penegak hukum kita akan bertindak sesuai dengan standarnya sesuai dengan standar operating prosedur dan mereka akan mengedepankan objektifitas dalan penanganan kasus ini,” ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah terjaring OTT KPK tengah malam tadi. Nurdin diamankan bersama 5 orang lain.
“Betul, hari Jumat tanggal 26 Feb 2021 tengah malam KPK melakukan giat melakukan tangkap tangan pelaku korupsi di wilayah Sulsel. Kami masih bekerja belum dapat memberikan penjelasan detail siapa saja dan dalam kasus apa,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan, Sabtu (27/2).
OTT KPK terhadap Nurdin digelar pada Jumat (26/2) kemarin, pukul 23.40 WIB. Informasi yang dihimpun, Nurdin diamankan bersama seorang pengusaha dan 4 orang bawahannya yang turut diamankan tim KPK.
OTT itu terkait dugaan korupsi pada proyek infrastruktur jalan. “Infrastruktur jalan,” kata Jubir KPK Ali Fikri, Sabtu (27/2).
Sumber : Detik.com
