Pelita.Online – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) harus diteruskan. Dia tak ingin bangunan yang sudah berbentuk setengah jadi itu mangkrak dan malah tidak memberikan hasil positif kepada perekonomian Indonesia.
“Kalau sudah jadi proyeknya, sudah ada terowongannya dan akan jadi, ya harus kita jadikan saja karena nggak mungkin akan menjadi mangkrak, tidak akan menghasilkan hasil positif terhadap ekonomi,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8/2022).
Bendahara Negara tersebut memastikan pihaknya akan transparan jika APBN ikut membantu jalannya proyek tersebut. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kesimpang siuran.
“Kami akan terus secara transparan menyampaikan. Kalau APBN masuk pasti ada dasar hukumnya dan juga akan dipertanggungjawabkan secara maksimal melalui audit seperti BPKP dan BPK,” ujarnya.
Sri Mulyani menceritakan baru saja mendapatkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang terjadinya cost overrun dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini.
Sri Mulyani ingin risiko pembengkakan ditanggung oleh Indonesia maupun pihak China sesuai dengan porsinya.
“Untuk keseluruhan proyek sesudah dilakukan audit BPKP terjadi cost overrun yang kemudian berimplikasi bahwa kalau Indonesia punya porsi 60%, sedangkan RRT 40%. Kenaikan cost overrun itu juga harus ditanggung 60:40,” tuturnya.
“Tidak semuanya, tapi sebagian dalam bentuk modal baru ditambah adanya pinjaman. Nah ini yang kita rundingkan,” tambahnya.
Sumber : Detik.com
