Pelita.Online, Jakarta — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengakui pertumbuhan ekonomi sepanjang 2018 tidak mencapai target pemerintah karena kinerja investasi dan ekspor yang belum optimal.
“Yang masih menjadi hambatan menurut saya kinerja ekspor, tetapi ujungnya adalah masih kurangnya investasi, khususnya investasi di bidang yang menciptakan nilai tambah,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro usai menghadiri rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Rabu (6/2).
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi sepanjang 2018 sebesar 5,17 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut memang lebih tinggi dari capaian 2017 sebesar 5,07 persen, tetapi jauh di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipatok 5,4 persen.
Jika dirinci, sumber pertumbuhan ekonomi terbesar tahun lalu berasal dari konsumsi rumah tangga yang mencapai 2,74 persen dari total pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi berkontribusi 2,17 persen, konsumsi pemerintah 0,87 persen, sedangkan ekspor minus 0,99 persen.
Khusus untuk investasi, pertumbuhannya hanya 6,01 persen secara tahunan atau melambat dibandingkan 2017 yang bisa tumbuh 6,15 persen. Perlambatan juga dialami oleh pertumbuhan ekspor yang hanya naik sebesar 4,33 persen dari sebelumnya 9,09 persen.
Menurut Bambang, perlambatan pertumbuhan investasi tak lepas dari sentimen tahun politik yang membuat investor cenderung bersikap lebih berhati-hati. Selain itu, pelemahan nilai tukar juga turut menahan laju investasi.
“Investasi itu kan termasuk di dalamnya investasi portofolio juga, selain tentu saja sektor riil,” ujarnya.
Pada 2019, Bambang optimistis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai target 5,3 persen atau sesuai dengan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Terlebih pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi dengan mempermudah perizinan.
Pemerintah juga memberikan insentif fiskal, misalnya berupa keringanan pajak, untuk mendorong perkembangan industri pionir yang memberikan nilai tambah.
CNN Indonesia
