Pelita.online – Anggaran Dana Desa dalam RAPBN 2021 mencapai Rp 72 triliun atau naik 1,1 persen dari alokasi tahun ini dalam Perpres 72/2020 yang sebesar Rp 71,2 triliun.
Kenaikan anggaran tersebut, selain untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan desa, juga untuk mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Sebelumnya, pada tahun 2019 Dana Desa mengalami kenaikan alokasi 16,6 persen, namun turun pada tahun 2020 dengan kenaikan hanya 2 persen atau Rp 71,2 triliun.
“Kebijakan transfer ke daerah dan Dana Desa 2021 tujuannya dari sisi reformasi adalah peningkatan kontrol kualitas transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dan untuk mendorong pemerintah daerah dalam bentuk memulihkan ekonomi dan mendukung sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi nasional dan competitiveness Indonesia,” ucap Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dalam rapat kerja bersama dengan DPD membahas RUU Pelaksanaan APBN 2019 dan RAPBN 2021, Rabu (9/9/2020).
Meski begitu, bagi desa yang tidak terlalu terdampak Covid, menurut Sri Mulyani, bisa dilakukan penyesuaian, dengan tetap memperhatikan potensi dari dampak Covid kedepannya.
“Misalnya saja dengan pembangunan fasilitas cuci tangan, bukan hanya satu jenis tipe pembelian masker. Kita juga mendorong dana desa bisa digunakan untuk padat karya dari sisi mendorong dan membangun kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sri Mulyani menambahkan, Dana Desa juga digunakan untuk pemulihan perekonomian desa yaitu memperkuat kesinambungan program padat karya tunai dan jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT). Kemudian, pemberdayaan UKM dan sektor usaha pertanian, mendorong transformasi ekonomi desa melalui desa digital, serta melanjutkan program pengembangan potensi desa, produk unggulan desa, kawasan perdesaan, dan peningkatan peran BUMDesa.
“Kebijakan dana desa tahun depan untuk meningkatkan porsi alokasi formula guna memperbaiki proporsi alokasi dana desa per desa sesuai dengan karakteristik desa,” pungkasnya.
Sumber:BeritaSatu.com
